Problematika Petugas Pencatat Nikah dalam Penerapan Administrasi Nikah di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru

Muhammad Said Alwy. 2014. Problematika Petugas Pencatat Nikah dalam Penerapan Administrasi Nikah di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru. Skripsi, JurusanHukumKeluarga /Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah. Pembimbing : (I). Dra. Hj. Yuzna Zaidah, MH. (II) Hj. Inawati M. Jainie J, Lc. MA.\ud \ud Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang pemasalahan pelaksanaan administrasi nikah di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan yang masih mengikut ke Kecamatan Pulau Laut Selatan, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yang dihadapi Petugas Pencatat Nikah (PPN) maupun Pembantu PPN (Penghulu Kampung). \ud \ud Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui problematika apa saja yang dihadapi oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan Pulau Laut Kepulauan, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab problematika serta usaha yang dilakukan petugas tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seputar pencatatan nikah.\ud \ud Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasil penelitiantidakberupaangka-angkamelainkan berupa interpretasi dan kata-kata. Pengumpulandatamenggunakan metodeinterview,observasidandokumentasi.Data yangdiperoleh kemudiandiolahmelaluiproseseditingdanklasifikasidata.Analisis databerdasarkanteoriataukonsepumum yangdiaplikasikan untukmenjelaskandata tersebut.\ud \ud Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan administrasi nikah sudah dijalankan oleh pihak KUA dan dilaksanakan oleh sebagian calon pengantin, namun masih ada warga mengadopsi hukum adat dan juga ada yang belummengetahui peraturan administrasi nikah sepenuhnya.Hal ini disebabkan minimnya fasilitas berupa kantor, tidak adanya staf, sistem administrasi yang masih bergabung dengan Kecamatan Pulau Laut Selatan, terbatasnya pengetahuan Penghulu Kampung (Pembantu PPN), kurangnya sosialisasi, dan tingginya biaya pernikahan. Selama ini penyelesaian yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah apabila menghadapi permasalahan yakni dengan mengundur prosesi akad nikah, kemudian usaha yang dilakukan Petugas Pencatat Nikah dalam mengurangi terjadinya Problematika di desa yakni sosialisasi langsung kepada calon pengantin, pengumuman kepada masyarakat serta sosialisasi formal kepada tokoh dan Perangkat Desa.Seharusnya perlu ditekankan tentang aturan administrasi nikah kepada warga, agar timbul kesadaran tentang pentingnya syarat pernikahan yang telah diatur undang-undang, karena peraturan administrasi nikah berfungsi untuk melindungi hak warga negara itu sendiri