PERAN NAHDHATUL ULAMA DALAM POLITIK ISLAM\ud (Studi Tokoh dan Pemikiran K.H. Dr. Idham Chalid)

Nahdhatul Ulama sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia memiliki basis ummat yang banyak dari kalangan pesantren. Berawal dari memilih untuk tidak mengikuti politik praktis, namun zaman membuat NU mengikuti arus perpolitikan praktis di Indonesia. NU sendiri masuk kewilayah politik tidak lepas dari peran serta K.H. Dr. Idham Chalid, beliau ada seorang tokoh Kalimantan Selatan yang pernah memimpin NU, baik dalam kancah dakwah maupun perpolitikan. Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti pemikiran Idham Chalid tentang bagaimana pemerintahan Islam yang bias dilakukan di Indonesia.\ud Kajian ini difokuskan untuk mengetahui pemikiran-pemikiranK.H. Dr. Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Berdasarkan data-data yang terkumpul dalam bentuk deskripsi (tulisan), maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan pendekatan studi tokoh,.\ud Penelitan ini telah menemukan beberapa pemikiran Idham Chalid tentang politik Islam, beliau cenderung mengikuti kelompok yang berpandangan bahwa agama dan Negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Beliau menyatakan bahwa tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah, NU dan ummat diharapkan untuk bersifat tawasuthdanI’tidal, tasamuh, tawazun, dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Beliau mengakui Pancasila sebagai dasar Negara dan tidak perlu menggantinya dengan ideologi Islam. Demokrasi Islam adalah tepat digunakan dalam pemerintahan Indonesia. Penetapan Presiden sebagai ulil amr harus dipandang wajar, karena kalau tidak maka kewenangannya sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai muhrim bisa menjadi masalah. Idham Calid memposisikan NU menjadi penengah antara umat Islam dan Negara Indonesia. NU mengakui dan mendukung Negara yang Demokratis, menerapkan prinsip Musyawarah, bersumber pada ajaran Aswaja, berkarakter al-Tawassuth wa al-I’tidal serta tidak mempertentangkan antara agama dan negara, akan tetapi saling berhubungan dan membutuhkan.\ud Bagi para politisi yang beragama Islam, birokrat yang beragama Islam, teknokrat yang beragama islam, eksekutif, legislatif, yudikatif yang beragama Islam, hendaknya membangun karakter Islami dalam diri pribadinya sehingga mencerminkan bahwa politik Islam adalah bersih dan rahmatan lil alamin