Etika pelaku usaha periklanan perspektif fiqih muamalah dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

INDONESIA: Periklanan memerlukan elemen media massa sebagai media penyampai pesan kepada audiens sasaran. Iklan merupakan sarana informasi dalam bentuk mengetahui keunggulan dan kekurangan terhadap suatu produk. Namun nyatanya, banyak pelaku usaha yang menjual produk tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, menjual produk tanpa dilengkapi informasi yang jelas, atau bahkan menjual produk yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam Skripsi ini membahas tentang etika pelaku usaha. Untuk mengetahui bagaimana orang seharusnya bertindak. Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Antara etika dan hukum bisnis syariah terdapat hubungan yang sangat erat. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana etika pelaku usaha di bidang periklanan dalam tinjauan fiqih muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan apa persamaan dan perbedaan antara fiqih muamalah dengan Undang-undang perlindungan konsumen tentang etika pelaku usaha periklanan. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (Contens Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika pelaku usaha dalam periklanan harus berpedoman pada aturan-aturan yang sesuai dengan fiqih muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Yakni prinsip keadilan, kejujuran, persamaan keuntungan antara kedua belah pihak. Segala bentuk transaksi yang mengandung penipuan, ketidakjujuran dan kecurangan adalah dilarang. Dalam fiqih muamalah sudah tertera dengan jelas bahwasanya para pelaku usaha harus jujur, adil, penginformasikan secara jelas dan terperinci barang-barang yang akan dijual. Dalam UUPK bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan, ketidakjujuran mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta tanpa memberi penjelasan penggunaan akan dikenakan sanksi pidana pokok, yaitu sanksi administratif dan sanksi tambahan, tergantung berat dan ringannya pelanggaran. Dan jika fiqih muamalah akan terkena hukuman yaitu Hudud Allah. Terdapat korelasi yang erat dalam fiqih muamalah dan UUPK, yang sebenarnya mempunyai persamaan yakni menjaga hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. ENGLISH: Advertising requires elements of the mass media as a medium conveys the message to the targed audience. Advertising is a means of information in the form of knowing the advantages and disadvantages of a product. In fact, many businesses that sell products do not match with advertised, sell products without the clear information, or even selling a product that is not suitable with consumption. This thesis discusses the ethics of businesses, to find out how people should act. Basically, ethics affect businesses, especially in terms of personality and behavior. Ethics is theory about the behavior of human actions in the light of good and bad, as far as can be determined by reason. Between business ethics and the sharia law, there is a very close relationship. The research problem How ethical businesses in the field of advertising in a review of jurisprudence muamalah and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. And what the similarities and differences between fiqh muamalah with consumer protection laws concerning ethics advertising businesses. This study is normative research. This research is also called study or library research literature. The approach used is normative juridical approach. Type of approach used in this study is the approach to the law and conceptual (conceptual approach). In this research, the data analysis method used is content analysis (Contens Analysis). Results of this study indicates that ethical businesses in advertising should be guided by the rules in accordance with the jurisprudence muamalah and Consumer Protection Act No. 8 of 1999. The principle of fairness, honesty, equality between both parties is benefit. All forms of transactions with fraud, dishonesty and cheating is forbidden. In muamalah jurisprudence, it is clearly stated that business people should be honest, fair, clear and detailed penginformasikan goods to be sold. In BFL for businesses that commit fraud, dishonesty and warranties as to the condition of the goods or services and without explaining the use of the principal will be subject to criminal sanctions, the administrative sanctions and additional sanctions, depending on the weight and the severity of the offense. And if fiqh muamalah will hit the Hudud punishments of God. There is a close correlation in the jurisprudence muamalah and BFL, which actually has the equal right to maintain comfort, security, and safety in consuming goods or services