Analisis kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di UMKM ONYK Tulungagung

INDONESIA: Dalam mencapai suatu pembangunan yang diinginkan oleh Bangsa Indonesia, pemerintah membutuhkan Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto setiap bulan dengan tarif PPh final 1%. Munculnya peraturan tersebut adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, namun berlakunya peraturan tersebut dipertengahan tahun memberikan kesulitan bagi Wajib Pajak dalam penyetoran serta pelaporan pajak untuk tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 di UMKM Onyx Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran dengan mudah mengenai obyek yang diteliti dalam bentuk kata-kata tentang fokus penelitian pada kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 di UMKM Onyx Tulungagung. Adapun obyek penelitian ada 10 UMKM Industri Onyx dan Marmer. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak hanya menimbulkan kesulitan dari segi perhitungan saja karena efektif dipertengahan tahun, melainkan masih ada yang belum mengetahui peraturan pemerintah tersebut baik dari segi telah diberlakukannya peraturan tersebut maupun dari segi mekanisme perhitungannya. Adapun dampak lain dari berlakunya peraturan pemerintah tersebut yaitu besarnya pajak penghasilan yang terutang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan menggunakan pembukuan atau norma penghasilan neto, sehingga kepatuhan pajak dalam penyetoran pajak penghasilan menurun. ENGLISH: In achieving a desired development by the Indonesian nation, the government requires the State revenues from Tax Revenue. One of the efforts made by the Directorate General of Taxation (DGT) is imposing Government Regulation No. 46 Year 2013, the tax base used is gross income every month with final income tax rate of 1%. The emergence of these regulations is to provide convenience for taxpayers in determining the amount of income tax payable, but enactment of these rules in the middle of giving trouble to the taxpayer in the deposit and tax reporting for 2013. The purpose of this study was to determine taxpayer compliance before and after the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 on SMEs Onyx Tulungagung. This study used descriptive qualitative approach with the aim of obtaining a picture easily the object under study in the form of words about the focus of research on tax compliance before and after the implementation of Regulation Government No. 46 of 2013 on SMEs Onyx Tulungagung. The object of the study there were 10 SMEs Industry Onyx and Marble. Data analysis aims to simplify the data processed, making it easy to read and interpret. Data collected by observation, interview, documentation. The results showed that the enactment of Government Regulation No. 46 In 2013 not only caused difficulties in terms of calculation just as effective mid-year, but there are not aware of the government regulations in terms of both has been the enactment of these regulations and in terms of the calculation mechanism. As for other effects of the introduction of government regulations is that the amount of income tax payable is higher when compared to the income tax calculations using bookkeeping or norm of net income, so that tax compliance in the income tax payment decreases