Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak ditinjau dari asas hukum Islam

INDONESIA: Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang –Undang (Judicial Review), Tepatnya pada jum’at 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkara Permohonan Pengujian pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD pasal 28 B dan 28 D yang telah dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan yang berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mempunyai konsekuensi yuridis atas terhadap anak luar nikah dan bagaimana tinjauan Asas Hukum Islam mengenai putusan yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, jika dlihat dari pendekatannya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku-buku mahkamah konstitusi, hukum perdata, serta buku dan kitab-kitab yang membahas tentang anak. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan berupa hak diakui oleh ayahnya, hak nafkah, hak waris, hak perwalian dan hak hadhanah dll. kepada laik-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti lainnya. Dalam Asas Hukum Islam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan yang menyatakan Setiap anak yang dilahirkan baik anak yang sah dan anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya akan tetapi dalam hal warisan, anak luar nikah yang diidentifikasi anak zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya karena tidak adanya hubungan nasab kepada ayahnya tetapi anak tersebut bisa mendapatkan harta benda peninggalan dari bapak biologis dengan tidak dinamakan warisan, melainkan bisa dengan nama hibah, hadiah, atau wasiat. ENGLISH: One of the authorities of the constitutional court is testing the law (judicial review), Precisely on Friday February 17, 2012 the Constitutional Court read out its decision on case No. 46/PUU-VIII/2010 on the matter of suit petition on section 48 (1) constitution No. 1 1974 on marriage to the constitution, section 28B and 28 D proposed by Hj. Aisha Mochtar or Machica, the daughter of H. Ibrahim Mochtar and Muhammad Iqbal Ramadan, the son of Moerdiono with a verdict "A child born out of wedlock has a civil relationship with his mother and her family, and with a man who becomes his father as can be proven by science and technology, and / or other evidences by having blood relations, including civil relationship with his father's family. Constitutional Court's decision will have legal consequences for the unregistered marriage child and how Islamic law notices this. This study is normative legal research with legislative, case, conceptual approaches. Legal materials from this study collected from the secondary legal materials, such as books of constitutional court, civil law, and books that discuss child. From the research, it is concluded that the consequences of the Constitutional Court Decision, A child born unregistered marriage has civil rights to be recognized by his father, which are right of livelihood, right to get inheritance, custody and rights of hadhanah etc, proven by science or evidences. Islamic legal principle believes that Constitutional Court Decision is proper with justice principle, certainty of law, and expediency principle which states that every children born legally or not are entitled to the rights to a man as his father but in the case of inheritance, the children are identified adultery-born child could not inherit from his father for a lack of biological relation to his father but he can get the treasure of relics of biological father which is not named inheritance, but as grants, gifts, or will