Akad antara nelayan dan pemilik kapal motor di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan perspektif Madzhab Maliki

INDONESIA: Akad merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti akad bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Persoalan akan menjadi semakin rumit bila sistem bagihasil dinilai tidak memenuhi rasa keadilan terlebih melampau batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam. Keadaan ini terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Kranji dalam sistem bagihasil antara nelayan dan pemilik kapal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal motor di masyarakat Desa Kranji, dan mengetahui pandangan madzhab maliki terkait dengan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan analisis deskriptif.Jenis data bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan, didasarkan pada kebiasaan, dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasilnya, disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan oleh masing- masing nelayan saat melaut. Dalam pembagian hasil didasarkan pada prosentase 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional untuk melaut.Jika dilihat dari pelaksanaan ijab kabul, perjanjian kerjasama tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktik pelaksanaannya pihak nelayan mengingkari perjanjian tersebut, dengan hanya menjalankan satu kewajibannya saja, dengan demikian belum terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian, jadi bisa dikatakan akad tersebut rusak. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan di Desa Kranji menurut madzhab maliki sudah benar yaitu, sesuai tugas masing-masing, dengan menyebutkan prosentase bagian dengan jelas, adil dan tidak ada unsur gharar. ENGLISH: Akad is a matter that can touch all aspects of life, not least in muamalah activities that are often performed humans to meet their needs, such as profit- sharing agreement between the fishermen and boat owners. The issue will become even more complicated when sharing system did not meet the sense of justice, exceeded a limits justified by Islamic law, and is considered the norm. This situation occurs in a fishing community in Kranji village on sharing system between fishermen and boat owners. The aim of this research is to know the implementation of the cooperation agreement and revenue sharing is done between fishermen and boat owners in Kranji community, as well as knowing the views of the Maliki madhhab related to the implementation of the cooperation agreement and the division of the proceeds. This research includes an empirical study with a descriptive analysis approach. This type of data is qualitative by using primary and secondary data sources. Data is collected through interviews and documentation. Data are analyzed using qualitative methods of description. Based on the results of this study concluded that the system of cooperation between the ship owner (skipper) and fishermen, based on habit, made orally in the absence of witnesses and legal guarantees for fishing vessel owners about the whereabouts and safety of his ship . While the implementation of the division of the results, adjusted to the position or duties performed by each fishermen when fishing. In sharing the results are usually based on a percentage of 50 % for owners and 50 % for vessels fishing net operating costs for fishing. When viewed from the implementation of the consent granted, the cooperation agreement already qualified and harmonious, but in practice the implementation of the covenant fishermen, with only running one duty alone, thus legitimate fulfillment of the requirements in the agreement, so it can be said that the contract is broken. While the implementation of revenue sharing is done in the Kranji community by the Maliki madhhab is correct , namely , corresponding each task , with mention of the percentage of parts with clear, fair and no gharar