Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini dan hadhanah

INDONESIA : Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah atau umat manusia. Akan tetapi perceraian dihalalkan ketika dalam keadaan darurat. Oleh karena itu perceraian hukumnya makruh. Ketika seorang suami mengajukan perceraian di pengadilan, maka seorang istri boleh menuntut harta gono-gini dan nafkah untuk anak-anaknya. Hal ini dikarenakan harta gono gini berasal dari kerja keras mereka bersama-sama yang didapat setelah adanya pernikahan, maka hal yang menarik dalam permasalahan ini adalah adanya gugatan rekonvensi yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam pembagian harta gono gini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah hono gini dan hadhanah? b) Bagaimana pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono gini dan hadhanah, serta untuk mengetahui pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan gono gini dan hadhanah menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri. Meskipun dalam praktik proses perceraian, pembagian harta gono gini dan hadhanah bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri. Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi ini menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan mengenai harta gono gini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan pasal 36. ENGLISH : Allah and people hates divorce, but it is allowed only in a certain condition. Therefore, a divorce is makruh according to Islamic law. When a husband files a divorce case in court, a wife may demand a distribution of community property and support for their children. Since community property is from the work of spouses after they married, then the interesting case is the lawsuit reconvention conducted by the wife to her husband on its distribution. The research problems of the study are: a) What is the judge’s perspective on the evidentiary process of divorce suit along with community property and hadhanah? b) What is the judge’s perspective on the legal fundamental used by panel of judges to grant community property reconvention with unilateral statement? The objective of the study is to find out the judge’s perspective and the legal fundamental on the evidentiary process of divorce case along with community property and hadhanah. It is an empirical research by using a qualitative approach. To get a complete data, researcher employs interview and documentation method. The researcher uses a descriptive analysis method to analyze the data. The results of this study shows that evidentiary process of divorce suit along with reconvention of community property and hadhanah employs an independent evidentiary process. Even though in the practice of divorce, the distribution of community property and hadhanah process can be solved in one case, each of the case must use independent evidentiary process. The panel of judges uses the Law No. 14 of 1970 Article 5 Paragraph 2 concerning a simple, fast, and low cost judicature. While, the case of community property refers to Law No. of 1974 Article 35 and 36