Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang pasca terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

INDONESIA: Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Malang sering kita jumpai di berbagai macam media cetak maupun media elektronik. Kekerasan dalam rumah tangga sebagian masyarakat menganggap sebagai masalah privat karena hal itu merupakan persoalan pribadi. Akan tetapi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka pemerintah berkewajiban dalam mengupayakan pencegahan dan perlindungan terhadap setiap warga Negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana bentuk, proses dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang selaku, lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada wawancara dan dokumentasi pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Yaitu penulis menganalisis tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang pasca terbitnya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni: lini pencegahan, lini pendampingan, lini rehabilitasi dan reintegrasi, pada prosesnya lini-lini tersebut telah dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam kerja-kerja dilapangan. Namun, dalam perjalanan ada kendala-kendala yang membuat kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang tidak bisa maksimal, diantaranya kerkait keterbatasan sumber daya dan sumber dana , yang membuat program-program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak kurang berjalan maksimal dalam proses kerja penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang. Sehingga, kasus-kasus perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang semakin tahun semakin tinggi angkanya. ENGLISH: The release of Local Regulation No. 3 of 2009 about The Protection of Women and Children as The Abuse Victim seems less successful in reducing the domestic abuse rate in Malang District. As noted by Integrated Service Center For The Empowerment of Women and Children (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Wanita dan Anak), in 2010, the domestic abuse in Malang District has reached 42 % or 220 cases, while in 2011, the case rate reduces to 26 % or 141 cases, but in 2012, the number increases again to 32 % or 162 cases. It means that the community or the member of family still commits abusive action against husband, wife or children. Therefore, the objective of research is to understand the shape, process and constraints faced by Integrated Service Center For The Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of Malang District as the agency appointed by the local government of Malang District to deal with this issue. Research type is qualitative study with descriptive qualitative approach. Data collection technique involves interview and documentation. The related documents are derived from Integrated Service Center For The Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of Malang District. Data analysis technique is qualitative analysis. By this analysis technique, the author analyzes the role of Integrated Service Center For The Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of Malang District after the release of Local Regulation No. 3 of 2009 about the protection of women and children as the abuse victim. Result of research indicates that the role of Integrated Service Center For The Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of Malang District involves three lines of action in dealing with domestic abuse cases. These three lines are preventive line, counseling line, and rehabilitation and integration line. Each line has been conducted by P2TP2A of Malang District. However, some constraints impede the performance of P2TP2A of Malang District such as the lack of counselor, the limited fund and too wide scope of Malang District. All these constraints have made the programs organized by Integrated Service Center For The Empowerment of Women and Children becoming less maximum