Tinjauan hukum Islam terhadap praktik eksekusi jaminan hak tanggungan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

INDONESIA: Latar belakang dari penelitian ini, bermula dari Undang-undang Hak Tanggungan yang menyebutkan apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Bank tidak perlu berperkara ke pengadilan yang memakan waktu lama, tenaga besar, dan biaya mahal. Bank dapat langsung meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengeksekusi barang jaminan untuk selanjutnya dijual lelang. Sebelum penulis melakukan penelitian ini ada penelitian yang sebelumnya di perbankan konvensional tentang eksekusi Hak Tanggungan. Bagaimana perbedaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan tersebut dengan perbankan syariah jika pada prinsipnya Undang-undang yang dipakai sama yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, akan tetapi yang sering menjadi permasalahan eksekusi jaminan Hak Tanggungan ada pada tataran praktiknya dan yang ingin diketahui penulis tentunya terletak pada proses eksekusinya. Fokus masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik eksekusi jaminan Hak Tanggungan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dan bagaimana tinjauan prinsip hukum Islam terhadap praktik eksekusi jaminan Hak Tanggungan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data bersifat analisis kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikaji lebih mendalam dan intensif dengan analisis kualitatif menggunakan prinsip- prinsip hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses eksekusi jaminan Hak Tanggungan yang lakukan oleh Bank Muamalat Indonesia menggunakan proses litigasi (jika nasabah tidak kooperatif) melalui pengadilan dengan cara bank meminta fiat eksekusi kepada pengadilan untuk memproses dan mengurusinya dari pra lelang sampai proses lelang atau bank langsung melakukan lelang dengan mendaftarkannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan proses Non litigasi (jika nasabah kooperatif) yaitu pihak Bank akan melakukan kesepakatan dengan debitur untuk menjual sendiri barang jaminan untuk mendapatkan harga tertinggi. Tinjauan prinsip hukum Islam terhadap praktik eksekusi jaminan Hak Tanggungan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang bahwa pelaksanaan eksekusi Bank Muamalat Indonesia masih menggunakan hukum positif, tetapi dalam transaksinya sebagian besar sudah mengadopsi hukum Islam yang sesuai dengan konsep kaidah syariah pada perbankan syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu Prinsip Tauhid, Prinsip Keadilan (al-Adalah), Asas Kepastian Hukum, Asas Saling Menguntungkan (at-Ta’awun), Asas Kemanfaatan, Prinsip Ridha’iyyah (rela sama rela), Asas Tertulis (al- Kitabah), dan Prinsip Toleransi. ENGLISH: The background of this research is initiated from there gulation of Mortgage Right mentioning that if the debtoris default, the first Mortgage holder has the right to sell the Mortgage object through public auction. The holder also has the right to take the settlement from the sale.The banks do not have to deal with the court which requires a lot of time, energy and cost. They may directly send notification to the State Property Office and Auction (KPKNL) to execute collateral for the next auction sale. There are some previous research study on the conventional banking dealing with Mortgage execution. What are the differences between the execution of the Mortgage guarantee and the Islamic banking when both of them refer to the same law, that is Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage. However, the execution on the mortgage guarantee often creates problems. Thus, the author aims to reveal the execution process. The problem of the study focuses on how to the execution practices of Mortgage guarantee in Bank Muamalat Indonesia Malang and its analysis from the perspective of Islamic law. This research is an empirical study using a qualitative approach. The data consists of primary and secondary data collected by observations, interviews and documentation. The data obtained were studied intensively by qualitative analysis using the principles of Islamic law.From the results of this study, it can be concluded that the execution process of the Mortgage guarantees by Muamalat Indonesia Bank employs litigation (if the client is in cooperative) through the courts. The bank notifies the court to execute the process from the pre-auction to the bidding process or the Bank it self directly conducts an auctionby registering first to KPKNL. If the customers are cooperative, the Bank will maken on litigation step. It will make an agreement with the debtor to sell the mortgage to get the highest price. Secondly, from the perspective of Islamic law, theim plementation of the execution in Bank Muamalat Indonesia Malang still uses positive law, but in most of the transaction sit adopts Islamic law in accordance with Islamic banking concepts and Islamic principles, namely the principles of tawheed, justice (al-adalah), legal certainty, mutual benefit (at-Ta'awun), utility, voluntary (ridha’iyyah), written (al-kitabah) and tolerance