Perlindungan hukum bagi nasabah koperasi yang tidak memiliki badan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam: Studi kasus di Koperasi al-Ikhlas Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan

INDONESIA: Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu. Orang-orang ini bersama sama mengusahakan kebutuhan sehari hari, kebutuhan yang bertalian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Koperasi Al Ikhlas dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabahnya ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum islam Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan.Pertama,bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Koperasi Al Ikhlas yaitu tidak ada karena pemilik Koperasi tidak percaya diri untuk mendaftarkan koperasinya hak badan hukum karena takut koperasi tidak berjalan atau kata lain bangkrut dan karena pendaftaran hak badan hukum terlalu lama. Kesimpulan kedua yaitu perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Dalam suatu Koperasi dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi para nasabah agar para nasabah yakin dan kuat bahwa dirinya terjamin oleh hukum, hal tersebut sudah dijelaskan dalam UU No 8 tahun 1999 pasal 3 tentang perlindungan konsumen. Dan perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari hukum islam adalah: Koperasi Al Ikhlas tidak memenuhi persyaratan koperasi pada umumnya maka perlindungan hukum bagi para nasabahnya adalah tidak ada walaupun pelaksanaannya itu dalam keadaan darurat dikarenakan masih ada jalan lain yang bisa ditempuh, maka hukumnya haram bila dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab qawaidul fiqh “Darar Yuzal”. Kemudharatan harus dihilangkan, maksudnya adalah lebih baik memilih Koperasi yang sudah jelas perlindungan hukumnya daripada Koperasi yang belum jelas perlindungan hukumnya karena kemudharatan memang harus dihilangkan. ENGLISH: Cooperatives are a form of cooperation in the field of economy. This cooperation was held by the company or their households. To achieve that goal required the cooperation will continue, therefore, formed an association as a form of cooperation. These people strive together daily needs, requirements concerned. This research aims to determine how the form of legal protection for Al Ikhlas Cooperativ customers and how the legal protection for its customers in terms of the Consumer Protection Law and Islamic law. This research is an empirical research using qualitative descriptive approach. Data was collected in the form of primary data and secondary data and interviews conducted with the technical documentation then the data is edited, checked and carefully prepared and organized and analyzed descriptively. Conclusions of this research are: First, in Al Ikhlas cooperative no form of legal protection for the customers because the cooperative owner is not confident to register a cooperative legal entity, there is the fear of cooperative bankruptcy and the passage or legal entity registration process is too long. second, legal protection for the customer in terms of the Consumer Protection Law in a Cooperative that takes a legal protection for the customer so that the customer believes he is assured by law, it has been described in Law No. 8 of 1999 on consumer protection section 3. Al Ikhlas Cooperative does not fulfill the requirements of cooperatives in general because there is no legal protection for its customers. In the book of qawaidul fiqh "Darar Yuzal" stated that the harm must be eliminated, the intention is better off choosing the obvious legal protection Cooperative than uncertain legal protection cooperative