Tinjauan keadilan pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat: Studi pandangan hakim pengadilan agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember

INDONESIA: Begitu pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan keluarga, terkadang membuat pasangan suami-istri rela melakukan cara apapun untuk memperolehnya, diantaranya dengan melakukan pengankatan anak. Dalam hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis. Anak angkat memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, seperti hak hidup, memperoleh identitas, memperoleh pendidikan yang layak, dan hak-hak lain yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Permasalahan muncul ketika salah satu diantaranya meninggal dunia karena dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian ini bersifat empiris, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menganai Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat penulis menemukan bahwasanya para informan sepakat bahwa keadilan bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat penulis menemukan. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan. ENGLISH: Once the importance of the presence of children in the family life, sometimes making couples willing to do to get it any way, such as by doing her promotion of children. In positive law in Indonesia, adoption set out in Article 39 to Article 41 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Adoption deed contains juridical consequences. Adopted children have the basic rights that must be met by the adoptive parents, such as the right to life, acquiring identity, a proper education, and other rights are no different than children in general. Problems arise when one of them died because of the Islamic law, there is no mutual relationship between the adopted child to inherit his adoptive parents. So that adopted children are often in a weak position. This research was conducted in Jember aims to determine How do religious court judges and Jember Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed and How the Religious Court judgment and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for foster child. In this study the authors use this type of empirical legal research. The method of this research approach is empirical, data collection through observation, interview and documentation. From the findings of this study, to address the first problem formulation about How do religious court judges Jember and Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed authors found that the informants agreed that justice could be worth subjective, everyone can define it differently. In the context of inheritance adopted child, the informants considered that part specified in Article 209 KHI is the embodiment of distributive justice or fairness that are proportional. The answer to the second problem formulation considerations regarding How religious court judges and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for adopted children authors found. In rendering the verdict was borrowed, to use basic research informants consider the contribution of the child welfare and foster to adoptive parents. Thus, it is not essential that every person should be given the maximum part, that third part. In addition, it should be noted also treasures number and also the number of heirs entitled to inheritance