Pemeriksaan dan pengawasan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang: Studi tentang penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

INDONESIA: Sebelum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diberlakukan, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, masih menggunakan sistem manual. Sistem manual ini yang masih digunakan di sebagian KUA yang ada di Indonesia, sistem ini berpotensi pada terjadinya pelanggaran administrasi antara lain : pamalsuan identitas nikah, poligami ilegal dan lain- lain. SIMKAH yang diterapkan di KUA Klojen Kota Malang dan KUA lainnya ini, diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan sama sekali kesalahan disengaja maupun yang tidak disengaja tentang administrasi pencatatan perkawinan, sehingga dengan sistem ini akan menangani masalah-malasah perkawinan yang ada saat ini. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunan (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota malang, serta untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data primer dan skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudiian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dapat dikatakan efektif melihat dari hasil kinerja, informasi, keamanan, dan biaya. dan juga adanya peningkatan jumlah perkawinan dari tahun ketahun, proses pemeriksaan sebelum dan sesudah SIMKAH cenderung sama hanya saja berbeda pada waktu yang digunakan, sebelum adanya SIMKAH dapat dikatakan kurang akurat, memakan waktu yang lama, membutuhkan pegawai yang banyak, dengan sistem ini tidak ada perlindungan terhadap data pernikahan, data tersebut sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat umum sehingga memungkinkan banyaknya masalah masalah perkawinan tidak akan teratasi, setelah adanya SIMKAH proses pencatatan lebih cepat, akurat, relefan,semua kinerja membutuhkan waktu yang singkat, sehingga sangat membantu kinerja-kinerja para pegawai KUA, dengan sistem ini tidak memerlukan pegawai yang banyak dan data yang ada akan lebih aman dan terpercaya, adanya kerjasama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Kantor Imigrasi, maka nantinya sebuah pengawasan perkawinan akan terwujud sehingga dapat meminimalisir pelanggaran administrasi seperti pemalsuan identitas, poligami ilegal dan lain-lain karena antar instansi saling terintegrasi sehingga, penggunaan SIMKAH selain memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol bagi perkawinan. ENGLISH: Before the existence of management information systems of marriage (SIMKAH) enforced, all KUA in Indonesia still use the manual systems. Manual systems which is still used in some KUA in Indonesia. This system has the potential to administrative violations include: impersonation of marriage, illegal polygamy and others. Management information systems of marriage (SIMKAH), which is applied at KUA Klojen, expected to minimize or totally eliminate accidental errors or unintentional on counterfeiting administration, so that the system will deal with marital problems that exist today. The focus of this research is to find out how effective use of (SIMKAH) in the Office of religious affairs Klojen Malang District, as well as to find out how inspecton and supervision before and after marriage is SIMKAH. As this research used a qualitative approach and the type of empirical research. While the data used is in the form of primary and secondary data were conducted by interview, and documentation, which is then carefully processed and then presented in a descriptive form. The use of SIMKAH in the Office of religious affair Klojen Malang District can be said to effectively see the outcome performance, information, security, and cost. And also there is an increase number of marriages from year to year . The vetting process before and after the SIMKAH tend to be the same only different at the time used, before the existence of SIMKAH are arguably inaccurate, take a long time, requires alot of employees, with this system there is no protection againtst the data, marriage data is very difficult to be accessed by the general public, allowing many marital problems are not problem to be resolved, after the SIMKAH process is faster relefan, accurate, all performance requires a short time, so that really helped performance the performance of the employees of KUA, with this system does not require a lot of employees and the existing data will be safe and reliable, there is cooperation withother institutions such as the directorate General of population and the civil registry, the cour and the immigration office, then later a supervision of the marriage will be realized so that there is no longer the bride do violations of the law such as the falsification of identity polygamy is illegal and others an integrated so that eachagency, the use of SIMKAH in addition to facilitate record-keeping functions, as well asto enhance the control function for the marriage