Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/PA.TA tentang pencabutan penolakan Kantor Urusan Agama atas kehendak pernikahan janda hamil ditinjau dari segi masalah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung

INDONESIA: Penolakan dari pihak KUA tentang janda hamilyang akan melakukan pernikahan dengan alasan bahwa masih dalam masa iddah hamil.Akibatnya ialah, calon pengantin mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mencabut surat penolakan KUA dan memberikan perintah kepada KUA untuk menikahkannya. Setelah dilakukan pemeriksaan majelis hakim menetapkan dengan mengabulkan permohonan calon pengantin yang ditolak pernikahannya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kenapa pihak KUA menolak menikahkan janda hamil padahal hamilnya bukan dengan suaminya, selain itu untuk meneliti dan meninjau dari kemaslahatan penetapan Pengadilan Agama yang mencabut surat penolakan pernikahan yang kelurakan olehpihak KUA, apakah sudah sesuai baik secara hukum Islam maupun hukum Positif dan sesuai dari segi kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa datar primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, Pihak KUA tidak berniat untuk menikahkan karena ingin lebih-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan wanita sudah hamil yang ketika masih dalam proses perceraian di Pengadilan supaya tidak melanggar hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Republik Indonesia.Kedua, penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) memang sudah sesuai dengan landasan- landasan hukum yang ada, baik berupa hukum Positif maupun hukum Islam. Di dalamnya juga terdapat suatu kemaslahatan yaitu untuk menyelamatkan hak-hak keperdataan janin yang dikandung supaya nanti memperoleh akta kelahiran, akta keluarga dan kartu tanda penduduk karena dengan demikian akan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Republik Indonesia. INGGRIS: The Religious Affairs Officerefusesthe marriage application of pregnant widow due to the reason that she is in her ‘iddah. Itleads the prospective spouse to submit anapplication to Religious Court to revoke the refusal of religious affairs office and to order the office to marry the couple. Finally, after a set of examination,apanel of judge makes a decision and grant the application. The purpose of this research is to find outthe reason ofReligious Affairs Office in refusing to marry the pregnant widow whose pregnancy is not with her husband. In addition, it tries to study and reviewthe decision of Religious Courts that revoke the refusal of Religious Affairs Office, whether it is in accordance with Islamic law, positive law and its benefit. The research employs a qualitative approach. The data consists of primary and secondary data collected using interview and documentation. The data are edited, checked and arranged then analyzed. The research has two conclusions. First, The Religious Affairs Office refuses themarriageapplication because it tries to be careful and avoid the risk of marrying pregnant woman who is in the divorce process. The step is taken to obey the Islamic law and positive law in Indonesia. Second, the decision of The Religious Court of Tulungagung which revokes the refusal of the Religious Affairs Officeis in accordance with existing laws, such as Islamic law and positive law. It alsoconsiders the benefit (mashlahah) to save the right of the unborn baby to get the birth certificate, family identity card, and identification card in order to have a legal protection from Indonesia government