Dasar pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi kasus perkara no. 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg

INDONESIA: Perkara nomor 786/Pdt.G/PA.Mlg membahas tentang pengajuan izin poligami oleh SW terhadap DJ, kemudian poligaminya antara SW dengan SF. Kemudian perkara nomor 786/Pdt.G/PA.Mlg membahas tentang isbat nikah antara SW dengan SF dengan tujuan untuk mendapatkan akta kelahiran untuk anak dari SW dengan SF. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan perkara tersebut karena dalam kasus perkara nomor 786/Pdt.G/PA.Mlg ini dikabulkan izin poligami sedangkan isbath nikah ditolak. Hakim menggabungkan perkara tersebut yang dinamakan kumulasi. Dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai dasar pertimbangan majlis hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan izin poligami serta menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Kemudian latar belakang majlis hakim dalam menggabungkan perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, berupa data yang tidak perlu dikuantitatifkan. Dengan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kota Malang. Sumber datanya yaitu wawancara dan dokumentasi sebagai sumber primer kemudian reverensi buku sebagai data sekunder dan kamus sebagai data tersier. Dalam pengolahan datanya, peneliti menjabarkan hasil wawancara yang kemudian disesuaikan dengan putusan tersebut.` Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami dan Menolak Isbat Nikah dalam perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg ini sesuai dengan landasan yuridis yaitu Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 serta sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian latar belakang hakim menggabungkan dua perkara ini bisa dikumulasikan yaitu karena hakim menerapkan asas cepat, sederhana, biaya ringan. ENGLISH: In Case number 786 / Pdt.G / PA.Mlg discusses polygamy between the permit application with DJ SW, SW polygamy because the DJ was not able to meet the biological needs of the husband as DJ claimed to have menopose, therefore SW polygamys siri with SF. Then the case number 786 / Pdt.G / PA.Mlg discuss marriage between SW confirmation by SF with the aim to obtain a birth certificate for the child from the SW with SF. Therefore, researchers are interested in the case, because in the case of case number 786 / Pdt.G / PA.Mlg have granted permission for polygamy while isbath marriage was rejected. Judge combines the suit called cumulation.. In this study using the problem as a basis for consideration council of judges in check and fix the license application rejected sanctions polygamy and marriage in the case of cumulative number 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg. Then, the Judges councilinthe background incorporates the number786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. In this research, researchers used a type of empirical research, with a qualitative approach, the data need not be quantified. The location of the study is Religion Court Malang. Data sources have done through interviews and documentation as a primary source, book reference as secondary data and dictionary as tertiary data. In the analysis data, the researchers describe the results of interviews, which were adapted to the verdict. The results of this study concluded that Judge Grant Permission Considerations Policy and Reject Affirmative Marriage Polygamy in this case number 786 / Pdt.G / 2010 / PA.Mlg accordance with juridical basis that is Marriage Law No. 1 of 1974, and accordance with Islamic Law Compilation. The last, the background why judges combine these two things, because the judge wants to apply principle of quick, simple, low cost