EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA TANGERANG SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan)

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah. Namun berdasarkan fakta di lapangan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tampak hanya sekadar ada namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Adapun metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan sumber data yang digunakan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. Dari data-data yang diperoleh, meskipun pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, namun peraturan daerah tersebut tidak berdaya laku dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peraturan daerah ini belum sinergis dan terpadu, sehingga menjadi tidak efektif selama kurun waktu hampir delapan tahun. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan adalah faktor hukum, ketidaktegasan penegak hukum, sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya hukum untuk ditaati, dan faktor budaya hukum.Kata Kunci: Lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, sanksi