PROBLEMA PEMBERLAKUAN MORATORIUM REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME

Berlakunya kebijakan Moratorium Remisi yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang telah membatasi pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana terorisme, dimana kejahatan tersebut berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan hak Narapidana terorisme mendapatkan Remisi, hal ini ditujukan untuk efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. Akan tetapi, eksistensi Peraturan tersebut mengalami berbagai macam penolakan karena dianggap diskriminatif, bertentangan dengan norma hukum, melanggar HAM dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan serta Hierarki perundang-undangan, selain itu pertentangan yang terjadi timbul pada salah satu syarat moratorium hak mendapatkan Remisi adalah harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum membongkar kejahatan yang dilakukanya (justice collaborator) serta pertentangan bahwa pada saat seseorang telah berstatus sebagai narapidana harusnya telah memasuki tahap pembinaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membicarakan lagi tentang kejahatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bukubuku ilmiah, jurnal, makalah, artikel, dll. Studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait untuk dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang mendasari pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Terorisme merujuk pada Pasal 34A ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yaitu harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerjasama membongkar perkara pidana (Justice Collaborator), telah membayar lunas denda dan uang penggantii sesuai dengan putusan pengadilan, dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Klas IIA Gunung Sindur.Kata Kunci : Moratorium Hak Narapidana Terorisme, Remisi, Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012