PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DIWARISKAN TANPA WASIAT PADA ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Penelitian ini membahas tentang pemisahan harta perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik atas tanah dan akibat hukumnya jika diwariskan tanpa wasiat kepada anak berkewarganegaraan ganda terbatas, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan tentang penguasaan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku kawin campur beserta implikasi dan akibat hukumnya. Pelaku kawin campur kini dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia dengan pemisahan harta ketika pernikahan sedang berlangsung (Postnuptial Agreement). Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan perlindungan hukum bagi anak dengan status kewarga-negaraan ganda terbatas selaku pemegang hak milik atas tanah dan/atau bangunan akibat pewarisan tanpa wasiat namun terhalang ketentuan peraturan UUPA Pasal 21 ayat (3) juncto ayat (4). Penelitian ini bersifat normatif yuridis empiris, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait hukum pertanahan. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Penetapan Hakim, Peraturan Pemerintah sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, karya ilmiah. dan bahan tersier berupa kamus hukum. Analisis bahan hukum dengan metode interpretasi, dan memperoleh hasil penelitian evaluative analystis. Kata kunci : Hak Atas Tanah bagi Pelaku kawin Campur dan Anak Berkewarganegaraan gand