KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

Penelitian dan Penulisan Tesis Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Paralegal dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dengan menggunakan metode penelitianYuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Konseptual (Conceptual Approach). Landasan teori yang digunakan Teori Negara Hukum / Grand Theory (Teori Dasar), Hak Asasi Manusia / HAM, (Middle Theory / TeoriMenengah), dan Teori Kepastian Hukum / Applied Theory (Teori Terapan). Hasilpenelitian dalam Tesis ini: Pertama, Legitimasi yuridis paralegal dalam tatanan hukum nasional terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Paralegal menjadi salah satu dari pemberi bantuan hukum selain advokat, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak diatur mengenai definisi paralegal. Kedua, Batas kewenangan paralegal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum lain terhadap permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi. Paralegal juga dapat memberikan penyuluhan hukum dan melakukan penyusunan laporan. Kata Kunci : Paralegal, Bantuan Hukum Cuma-Cuma