PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok dari setiap warga negara. Kebutuhan pokok atau sering disebut sebagai kebutuhan primer terdiri atas kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan. Seiring perkembangan zaman dan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan papan menjadi permasalahan yang sering terjadi di setiap negara dan tidak terkecuali dengan Indonesia. Luasnya wilayah dan tersedianya sumber daya alam yang banyak di Indonesia tidak menjamin bahwa setiap warga negara dapat memiliki rumah yang layak huni dengan mudah dan murah. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman saat sekarang didominasi oleh perusahan-perusahaan swasta dan tidak lagi oleh pemerintah seperti pada zaman pemerintahan era Bapak H.M Soeharto dengan penamaan Perumnas. Tidak terlibatnya pemerintah dalam penyediaan dan pembangungan perumahan masyarakat dewasa ini menimbulkan banyaknya kerugian di pihak masyarakat sebagai konsumen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengusaha swasta yang tidak menyelesaikan pembangunan perumahan yang sudah diberikan bantuan dana melalui Kredit Kepemilikan Rumah oleh pihak Bank. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah yang sudah ada dalam undang-undang tidak berjalan dengan baik, sehingga memberi peluang terjadinya penyelewengan dan perbuatan melawan hukum oleh pihak pengembang di bidang perumahan dan permukiman