PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan pihak asing banyak terjadi. Kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya. Hal ini menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya diluar negeri. Yang akhirnya mengakibatkan anak hasil perkawinan campuran tidak dilindungi oleh hukum karena memiliki dwi kewarganegaraan serta warga Negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mengetahui bentuk upaya hukum agar mendapatkan hak asuh anak hasil perkawinan campuran. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk upaya hukum apabila orang tua dari anak bercerai adalah melalui litigasi. Adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak – haknya. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan. Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak. Kata kunci :Perlindungan Hukum Anak, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraa