ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DI KABUPATEN BANYUWANGI, KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN MADIUN, SERTA KABUPATEN TUBAN

Dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban diperlukan kemampuan untuk meningkatkan penerimaan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan penerimaan daerah, perlu diadakan analisis potensi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan terhadap Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan Daerah. Agar dapat menopang penerimaan daerah digunakan suatu indikator untuk mengukur emampuan keuangan daerah tersebut. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), rasio antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), dan rasio Sumbangan Daerah (SD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, BHPBP, SD, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban. Teknik analisa yang digunakan yaitu Indeks Desentralisasi Fiskal, sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan BPS (Badan Pusat Statistik). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan perhitungan Indeks Desentralisasi Fiskal menunjukkan hasil bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban masih belum mandiri karena peranan PAD dan juga BHPBP sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan bantuan dana dari pusat. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban adalah pola hubungan intsruktif. Kata kunci : Desentralisasi fiskal, Kemandirian, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban