Politik Pendidikan Lokal Pasca Reformasi: Dinamika Hubungan Pemerintah-Swasta dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami: pertama, interpretasi aparat pemerintah dan tokoh masyarakat terhadap desentralisasi pendidikan, perbedaan interpretasi dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Kedua, dinamika yang berkembang dalam hubungan antara pemerintah Kota Cirebon dan swasta, pihak swasta yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Cirebon dan peranannya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, regulasi dan dampak yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Cirebon, serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut di SMA Swasta dan Negeri Kota Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dikombinasikan dengan perspektif demokrasi pendidikan. Integrasi antara pendekatan fenomenologi dan perspektif demokrasi pendidikan tertuju pada peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Cirebon. Fenomena yang diteliti meliputi makna, sikap, dan perilaku (interpretif) dari Pemerintah Kota Cirebon, Pendidikan Islam Putera Bangsa yang bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta, dan Yayasan Pendidikan Widya Utama, kepala sekolah, guru di SMA Negeri dan SMA Swasta, DPRD Kota Cirebon, Dewan Pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Cirebon dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) reformasi pendidikan di Kota Cirebon dipengaruhi oleh perubahan pola pikir masyarakat dari cara pandang konservatif (sentralistik) ke perspektif konstruktivistik (desentralistik) yaitu munculnya kesadaran bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah Kota Cirebon maupun masyarakat Kota Cirebon; (2) interpretasi Pemerintah Kota Cirebon bersifat konservatif karena mereka memanfaatkan desentralisasi pendidikan sebagai akomodasi kekuasaan semata. Perspektif ini berkorelasi negatif dengan demokrasi pendidikan Dewey yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pendidikan; (3) relasi antara Pemerintah Kota Cirebon dan pihak swasta pasca reformasi mempunyai karakter relasi negatif yaitu dilihat dari hubungan antara keduanya yang bersifat transaksional; (4) realitas penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri dan SMA Swasta di Kota Cirebon menunjukkan adanya kompetisi tidak sehat dan tidak mencerminkan demokrasi pendidikan serta kurang konsekuen terhadap politik pendidikan nasional; (5) perbedaan penyelenggaraan itu muncul karena adanya keinginan berpolitik (political will) dari politik pemerintah lokal yang kurang sportif terhadap politik pendidikan nasional