Evaluasi Implementasi Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Tidore Kepulauan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi empirik terkait penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Model evaluasi yang digunakan adalah Discrepancy Model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus. Pendekatan penelitian yang digunakan kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan penelitian meliputi: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data yang objektif tentang keterlaksanaan program, dan (4) kesimpulan. Keabsahan data meliputi triangulasi dari berbagai sumber, perpanjangan waktu penelitian, pengamatan terus-menerus, dan pengecekan kebenaran data di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun: a) Angka Partisipasi Kasar telah tuntas, yaitu SD/MI 105,4% dan SMP/MTs 96,99%; b) Angka Partisipasi Murni belum tuntas, yaitu SD/MI 94,14%, dan SMP/MTs 80,94%; c) Angka Partisipasi Sekolah pendidikan dasar adalah 102,66%; d) Rasio siswa per guru dan rasio siswa per sekolah adalah 10 dan 124. (2) Implementasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui kegiatan: a) pemberian BOS berjalan sesuai dengan ketentuan tetapi belum dapat membiayai operasional sekolah; b) pemberian beasiswa retrival tidak ada, beasiswa berprestasi hanya ada untuk siswa SMP/MTs, bantuan siswa miskin dilaksanakan dengan baik; c) ruang kelas dalam kondisi layak; d) pendirian USB dan RKB untuk menyediakan layanan kepada anak di daerah-daerah terpencil; e) semua SMP Satuatap telah dinegerikan; f) pengembangan kurikulum dilakukan melalui bimbingan teknik pada awal tahun ajaran; g) pendidikan kecakapan hidup dikembangkan melalui pelajaran muatan lokal; h) e-learning belum layak diterapkan; i) Dewan Pendidikan tidak aktif dan Komite Sekolah belum bekerja efektif; j) pelaksanaan MBS belum maksimal. (3) Kendala pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun: a) wilayah yang luas dan secara geografis sulit dijangkau; b) penerimaan siswa baru yang berbeda dengan aturan c) kurangnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; d) masih adanya SMP yang memberlakukan iuran partisipasi