Penelitian berjudul Retribusi Izin Pemakaian Tanah sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan membahas permasalahan Apakah Retribusi Izin Pemakaian Tanah Surat Ijo yang dikeluarkan Pemerintah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dikaji menggunakan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga dilakukan dengan mengggunakan bahan hukum sekunder...
ABSTRAKDemi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini dalam mengatur kepem...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah la...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kepala daerah tidak lag...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
ABSTRAKPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian ...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pasal 55 Peraturan Daerah Kab...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pasal 55 Peraturan Daerah Kab...
Dewasa ini menunjukkan bahwa tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting kar...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum pendaftaran tan...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui implikasi yuridis mengenai pengaturan kewe...
ABSTRAKDemi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini dalam mengatur kepem...
ABSTRAKDemi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini dalam mengatur kepem...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah la...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kepala daerah tidak lag...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
ABSTRAKPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian ...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pasal 55 Peraturan Daerah Kab...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pasal 55 Peraturan Daerah Kab...
Dewasa ini menunjukkan bahwa tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting kar...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum pendaftaran tan...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui implikasi yuridis mengenai pengaturan kewe...
ABSTRAKDemi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini dalam mengatur kepem...
ABSTRAKDemi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini dalam mengatur kepem...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah la...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...