Legal Standing Orang Asing sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstiusi ialah sebuah mekanisme pemulihan hak konstitusional yang terlanggar akibat keberlakuan sebuah Undang-Undang. Hal demikian disebabkan pemohon wajib menguraikan secara jelas tentang hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya yang terlanggar. Namun sebagai salah satu perwujudan perlindungan hak asasi manusia, mekanisme pengujian Undang-Undang justru dinilai memiliki prasyarat yang diskriminatif berkaitan dengan kepemilikan legal standing. Hal ini disebabkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan legal standing bagi orang asing untuk dapat menjadi pemohon. Kepemilikan legal standing ialah hal yang yang esensial karena merupakan “dasar permohonan” dan dalam hal ini orang asing merupakan penduduk bersama dengan WNI. Kedudukan orang asing dan WNI sebagai penduduk membuat keduannya memiliki hak yang sama sebagaimana termaktub pada BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kewajiban yang sama, salah satunya ialah wajib tunduk terhadap hukum positif. Namun faktanya orang asing diberikan perlakuan hukum yang berbeda karena orang asing tidak memiliki hak untuk mempersoalkan manakala Undang- Undang tersebut pada nyatanya menyebabkan sebuah kerugian konstitusional. Hal inilah yang menjadi landasan untuk melakukan pengkajian mengenai pemberian legal standing bagi orang asing sebagai pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi