Sanksi Tindakan terhadap Anak DFA sebagai Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada Anak dalam rangka untuk tetap menjamin pemenuhan terhadap hak – hak Anak, khususnya hak – hak anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditunjukan dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menerapkan dua bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada Anak, yaitu sanksi pidana atau sanksi tindakan. Adanya sanksi tindakan dalam Undang – Undang ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari sanksi pidana karena adanya asas kepentingan yang terbaik bagi Anak, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta asas penghindaran pembalasan. Namun, penerapan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam kenyataannya masih jarang dilakukan. Adanya sikap apatis dalam Aparat Penegak Hukum menyebabkan Anak kehilangan hak – haknya. Berkaitan dengan hal ini, Anak DFA yang tengah terlibat dalam suatu pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terhadap seorang supporter bola terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 358 KUHP angka 2 jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Dalam persidangannya, Anak DFA diputuskan mendapat sanksi pidana penjara selama 3 Tahun berdasarkan Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP juncto Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak