Pengakuan Kelompok Militan Sebagai Belligerent Ditinjau dari Hukum Internasional

Hukum internasional memperlakukan pemberontakan dan perang saudara dalam urusan internal yang berada dalam yurisdiksi domestik Negara yang bersangkutan dan tergantung pada penegakan hukum kota untuk menghadapinya. Selain itu, berperang memiliki status formal yang menyiratkan hak dan kewajiban. Namun, jika pemberontak diberi status sebagai pejuang, mereka akan menjadi subyek hukum internasional dan mungkin bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karena itu, menjadi kewajiban hukum internasional untuk mengakui pertikaian setelah persyaratan dipenuhi. Konsep pemberontakan dan pertikaian tidak terdefinisi dan sangat subyektif karena dapat bergantung pada negara apakah akan memberikan pengakuan kepada kelompok pemberontak atau tidak. Dengan demikian proyek penelitian akan memeriksa konsekuensi dari berperang dan pemberontak dan implikasinya pada pemerintah. Ini juga akan membahas secara rinci konsep-konsep perang dan pemberontakan dan kondisi yang diperlukan untuk pengakuan mereka. Ini juga akan memberikan tekanan pada tugas-tugas negara netral terhadap para pemberontak, para pejuang dan pemerintah-pemerintah negara yang sah. Pemberontakan berarti pemberontakan, kerusuhan atau pemberontakan oleh sebagian warga negara dari suatu negara terhadap pemerintah yang sudah mapan. Ini menunjukkan perjuangan bersenjata oleh pasukan pembangkang pemerintah yang didirikan di negara. Di sisi lain 'belligerent’ menandakan tahap perang sipil di mana ada dua pesaing untuk kekuasaan yang dapat ditempatkan pada platform dan ada sesuatu seperti keadaan perang, dan bukan hanya konflik sipil. Terlepas dari pendapat yang bertentangan tentang definisi persis "pemberontakan" ada konsensus bahwa pemberontakan dapat menjadi pertempuran