IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DANA KESEJAHTERAAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PANDAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Implementasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2012, 2) Apakah pemberian dana kesejahteraan dalam peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2012 sudah dapat meningkatkan Kinerja, Hasil Kerja dan Kedisiplinan Pemerintah Desa di Kecamatan Pandak, 3) Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2012, dan 4) solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Pandak, Pemerintah Kecamatan Pandak, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bagian Pemerintahan Desa, Inspektorat Kabupaten Bantul dan Masyarakat Kecamatan Pandak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif,yang terdiri dari reduksi data, unitisasi dan katagorisasi, display data dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2012 sudah dapat dikatakan baik. Hal itu dapat diketahui dari beberapa keterangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang mengaku tidak merasa dipersulit dalam mencairkan dana tambahan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Pamong Desa, 2) Belum ditemukan adanya produk peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan hasil kerja, 3) Hambatan-Hambatan Implementasi peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2013; Kurangnya SDM yang memadahi, kurangnya Peralatan yang di miliki Pemerintahan Desa, Peningkatan Kinerja semata-mata dibebankan kepada Kepala Desa, Kebiasaan masyarakat , Sikap mental para pamong, lemahnya pengawasan terhadap pemerintah desa, dan lemahnya Fungsi Regulasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2012 dalam meningkatkan kinerja, hasil kerja, dan kedisiplinan Pemerintah Desa, 4) Solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut; melakukan rapat kordinasi setiap hari senin, memberikan pengertian kepada para pemong secara pendekatan individual, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang telah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Inspektorat Kabupaten Bantul. Sejauh ini Inspektorat Kabupatn Bantul hanya sebatas melakukan sidak kepada Pemerintah Desa. Hal tersebut masih diakui kurang efektif dalam memberikan kontribusai pengawasan terhadap kedisiplinan, kinerja, dan hasil kerja Pemerintah Desa. Kata Kunci: Peraturan Bupati, Peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan hasil kerj