DINAMIKA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO 1945-1950

Penelitian sejarah ini bertujuan untuk, memberikan gambaran tentang kondisi Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah berdirinya Kabupaten Sukoharjo, dan memberikan gambaran tentang perkembangan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu 1945 sampai dengan tahun 1950. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah meliputi heuristis, kritik, interpretasi, dan penyajian. Metode ini dimulai dari usaha penulis mencari, memilah, dan menyeleksi sumber sejarah, baik sumber primer maupun sekunder mengenai dinamika pemerintahan Kabupaten Sukoharjo 1945-1950. Tahap selanjutnya adalah mengkritisi dokumen dinamika pemerintahan Kabupaten Sukoharjo seperti Maklumat dari Pakubuwono XII tanggal 30 April 1946, sehingga ditemukan dokumen yang benar-benar nyata dan dapat dipercaya. Tahap ketiga adalah penilaian dan pemahaman penulis terhadap isi dokumen, sehingga dapat disatukan dengan sumber-sumber yang telah ada. Tahap terakhir adalah usaha penulis untuk mengembangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan dengan judul Dinamika Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo 1945- 1950. Hasil penelitian ini yang pertama menunjukkan bahwa terjadi kekacauan politik di Surakarta setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan adanya pembentukan pemerintahan baru yang melepaskan diri dari pemerintahan kutha Surakarta dengan berdirinya kabupaten-kabupaten baru di wilayah Kutha Surakarta salah satunya adalah Kabupaten Sukoharjo. Kedua,Kabupaten Sukoharjo sebelum berdiri merupakan wilayah Kutha Surakarta. Kabupaten Sukoharjo melepaskan diri dari pemerintahan Kutha Surakarta pada tanggal 15 Juli 1946 dengan keluarnya penetapan pemerintah no. 16/SD tanggal 15 Juli 1946. Ketiga, menunjukkan adanya perkembangan sistem pemerintahan Kabupaten Sukoharjo menurut periodisasi perundang-undangan yang perlaku pada tahun 1945-1950 yang terbagi atas periode menurut Undangundang No : 1 tahun 1945, menurut Undang-undang No : 22 tahun 1948 dan periode Undang-undang No : 44 tahun 1950. Dengan terbentuknya badan Perwakilan Daerah dan Badan Eksekutif yang dipimpin oleh kepala daerah, dan juga telah dibentuknya Dewan Perwakilan daerah yang anggotanya dipilih dari dan oleh DPRD yang dilengkapi sekertaris DPRD sekaligus menjabat sebagai sekertaris kepala daerah. Kata Kunci : Dinamika Pemerintahan, Kabupaten Sukoharjo, 1945-1950