PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Kendala apa saja yang ditemui Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan mediasi sengketa tanah, serta tentang bagaimana usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu subjek penelitian ditetapkan secara sengaja oleh peneliti didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Berdasarkan kriteria tertentu tersebut, subjek penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi serta staf Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabasaahan data menggunakan teknik cross check data, yaitu dengan mengecek hasil wawancara dengan data dokumentasi. Data dianalisis secara induktif yang langkah-langkahnya meliputi reduksi data, unitisasi data, display data serta kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan kabupaten Sleman meliputi tahap (1) pengaduan permasalahan tanah, (2) analisa pengaduan permasalahan tanah, serta (3) proses mediasi penyelesaian sengketa tanah. Dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menghadapi berbagai kendala-kendala, yaitu : (1) ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, (2) tidak tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, (3) perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, (4) aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, karena ranah Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/ pengadil.. Atas kendala-kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengatasinya dengan cara : (1) mengupayakan mediasi lebih dari sekali pertemuan, (2) menegaskan perihal iktikad baik kepada para pihak yang bersengketa dalam melakukan mediasi, (3) mempersilahkan para pihak untuk didampingi oleh orang terpercaya demi membantu menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti, (4) serta pada internal Kantor Pertanahan adalah dengan menunjuk mediator yang siap secara pengetahuan dan kemampuan