STUDI EMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INVESTASI DI DIY

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan pelaksanaan asas-asas umum yang baik sebagaimana tertuang dalam UU Pelayanan Publik dalam pelayanan publik perijinan investasi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) mengidentifikasi implemenyasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik perijinan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY; 3) mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asas- asas umum yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perijinan investasi di Propinsi DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal riset dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan asas-asas umum yang baik dalam pelayanan publik perijinan investasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan Focus Group Discussion. Subjek ini adalah pejabat/staff Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pejabat/staff Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian, masyarakat yang pernah dan sedang memperoleh layanan publik perijinan investasi di DIY serta narasumber yang ahli di bidang kajian asas-asas umum pemerintahan yang baik.. Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui tahap reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan layanan perizinan investasi. Di Kota Yogyakarta kebijakan perizinan investasi yang berbentuk produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota sudah memperlihatkan secara eksplisit maupun secara implisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Sleman kebijakan perizinan investasi yang berbentuk produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati belum banyak yang memperlihatkan secara eksplisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun demikian secara implisit sudah terlihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik