PERAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)DALAM MEMPERJUANGKAN PROSES PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran partai politik dalam sistem politik, dengan melihat peran PDIP sebagai salah satu aktor dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap bagian barat yang kemudian dipetakan pada sistem politik tahapan keterlibatan partai dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap. Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah satu anggota DPC PDIP Cilacap, ketua fraksi PDIP di DPRD Cilacap, ketua Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB) dan satu orang warga Kabupaten Cilacap bagian barat. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk mengecek keabsahan data secara mendalam mengenai peran dan keterlibatan partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukan bahwa PDIP telah menjalankan beberapa peran partai politik, yaitu komunikator, negosiator, lobbier, dan mediator. Peran tersebut diperankan ketika PDIP melaksanakan fungsi partai politik seperti agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan dalam proses pemekaran wilayah yang dimulai dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada internal partai dan kader partai di DPRD untuk membahas dan menyetujui pemekaran dan menyampaikannya kepada bupati. Mensosialisasikan setiap informasi pemekaran wilayah melalui kampanye partai, reses, temu PAC, pengajian dan beberapa acara lain. Dan menekan konflik selama proses pemekaran wilayah, salah satunya ialah perebutan dua calon ibukota kabupaten baru oleh dua kecamatan di wilayah barat. Dalam sistem politik, PDIP melakukan perannya sampai tahap pembentukan kebijakan pemekaran wilayah tingkat daerah dengan dikeluarkannya SK DPRD dan SK Bupati terkait persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap. Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sistem Politik