Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Legislatif 2014 yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Desain penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta beserta staff divisi pengawasan, staff divisi penindakan pelanggaran, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Ketua Bawaslu DIY, Kepala Dalops Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan Panwascam Gondokusuman. Instrumen penelitian adalah peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data penelitian menggunakan empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengawasan terhadap pemasangan APK oleh Panwaslu selama Pemilu Legislatif 2014 di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan pengawasan dilihat dari indikator standar pengawasan, penilaian kegiatan, dan pengambilan tindakan perbaikan. (1) Standar pengawasannya terpenuhi karena terdapat standar yang baku dalam pengawasan pemasangan APK serta disepakati bersama antara pihak pengawas dan pihak yang diawasi. (2) Penilaian kegiatan terhadap pemasangan APK dilakukan secara rutin dan berjenjang pada setiap minggunya. (3) Pengambilan Tindakan Perbaikan dalam upaya penertiban APK yang melanggar kurang maksimal karena tidak dilakukan secara rutin. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan pemasangan APK yaitu jumlah Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak memadai, tidak adanya anggaran penertiban, laporan Panwascam dan PPL yang kurang up to date serta regulasi dirasa lemah. Sedangkan upaya untuk mengatasinya yaitu pengecekan kembali oleh Panwaslu dan Panwascam, memasukkan agenda penertiban ke anggaran rutin bulanan, dan melaksanakan tupoksi sesuai dengan regulasi Kata kunci : pengawasan, APK, Pemilu Legislati