TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BARANG BUKTI YANG BERNILAI EKONOMIS UNTUK DIMUSNAHKAN

ABSTRAK Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Barang Bukti yang Bernilai Ekonomis untuk Dimusnahkan’ Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah di kemudian hari. Termasuk timbulnya Kerugian materiil yaitu barang-barang milik terpidana yang digunakan dalam kejahatan dan dijadikan barang bukti yang tidak dikembalikan kepada Terdakwa untuk dimusnahkan. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji pengaturan barang bukti yang bernilai ekonomis dalam hukum positif Indonesia, (2) untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan barang bukti yang bernilai ekonomis untuk dimusnahkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan perundangan. Hasil penelitian, (1) pengaturan hukum positif Indonesia tentang perampasan barang bukti yang bernilai ekonomis untuk dimusnahkan sudah diatur dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP, dan merupakan salah satu dari hukuman tambahan dan diatur dalam pasal 10 huruf b angka 2e KUHP. Hal tersebut juga dijabarkan dalam pasal 39 KUHP yang menyatakan bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus dimusnahkannya barang bukti perkara pencurian dengan pemberatan mengambil tindakan terhadap nasib barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa telah sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. ===================================================================================================== ABSTRACT The Overview of Yuridis on Evidence of Economic Value for Destroyed Goods A judge's judgment regarding evidence in a criminal case is not closed likely to cause problems later on. Including the occurrence of material losses that are the convicted goods that are used in crime and made evidence that is not returned to the defendant to be destroyed. This research aims (1) to study the regulatory evidence of economic value in Indonesia's positive law, (2) to analyze the judgment of judges in the decision to impose evidence of an economical value to be destroyed. This type of research is a library research of data or materials needed to complete the research derived from the literature of both journal books, literature, books, research reports, etc. data collection is obtained from secondary legal material, a normative approach (legal research). A normative juridical approach is an approach that is done to seek the truth by looking at the principles in the legislation. The results of the research, (1) Indonesia's positive legal arrangement on the deprivation of evidence of an economical value to be destroyed is governed by article 194 paragraph (1) of the criminal CODE, and is one of the additional penalties and stipulated in article 10 letter B Figure 2e of the Penal Code. It is also spelled out in article 39 of the criminal CODE stating that the seization can be done against the guilty person handed over to the government, but only for the goods that have been seized. (2) Judgment of judges in the dismissal of goods evidence of theft with the announcement of the act of the fate of the evidence of goods in the form of 1 (one) unit of the defendant's motorcycle has been in accordance with article 194 paragraph (1) of the Code of Law of Criminal event (PENAL code