PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PEREMPUAN MELALUI PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERPERSPEKTIF GENDER (Studi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah)

ABSTRAK Pemberdayaan selalu dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktivitas pemberdayaan perempuan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademisi yang semakin menguat berkaitan dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (recovery) krisis ekonomi. Pada bidang ketenagakerjaan, ketidakadilan tersebut dapat ditemui dalam relasi yang tidak seimbang antara pekerja dan perusahaan/majikan maupun antara laki-laki dan perempuan. Relasi yang tidak seimbang dilegitimasi oleh kebijakan-kebijakan publik dan berbagai institusi yang ada di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat, tingkat negara maupun sistem ekonomi dunia. Peraturan pemberdayaan perempuan yang lebih luasnya pada bidang tenaga kerja telah diprogramkan dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerja Perempuan. Dalam Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu kondisi adil dan setara dalam hubungan kerjasama yang penuangan kegiatan-kegiatannya merupakan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), dimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Pusat dan Daerah sangat bervariasi tergantung pola pembanguan yang ada. Hukum yang berperspektif gender sengaja menghapus pola diskriminasi terhadap aturan-aturan hukum khususnya pasal-pasal yang tidak serasi dengan Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pemberdayaan,Tenaga Kerja Wanita, Hukum Berpers-pektif Gender. ABSTRACT Empowerment is always faced with the phenomenon of helplessness as the starting point of empowerment activities. Women experienced by a group of people has been a matter of discussion and academic discourse, which intensified with regard to the strengthening of democratization and economic crisis recovery. On the labor sector, the inequality can be found in the unbalanced relationship between the worker and the company/employer as well as between men and women. Unbalanced relationships legitimized by public policies and institutions that exist in the family, workplace, community, state level and the world economic system. Regulation on the extent of women's empowerment in the field of labor has been programmed in Presidential Regulation No. 21 of 2010 on Labour Inspection. In Article 1, paragraph 1 states that the Labour Inspection is an activity monitor and enforce the implementation of legislation in the field of employment. KesetarandanKeadilan Gender (KKG) or Equality and Gender Justice is a fair and equal conditions in the working relationship casting its activities which is the policy of PengarusUtamaan Gender (PUG) or Main Streamed Gender which Synchronization legislation in Central and Local varies depending existing development pattern. Legal gender perspective accidentally deleting a pattern of discrimination against the rule of law, especially the articles that are not in harmony with the Law No. 13 Year 2003 on Manpower. Key words: Empowerment, labor law female gender perspective