EFEKTIVITAS FASILITAS PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH

ABSTRAK KARTIKA LAKSMITASARI. E0012212. 2016 EFEKTIVITAS FASILITAS PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap-tahap dalam pelaksanaan fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan dan efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan dalam memberikan perlindungan bagi nasabah. Fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah merupakan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk mempertemukan nasabah dan bank dengan tujuan mengkaji ulang sengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Direktorat Pelayanan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari tiga tahap, yaitu pra fasilitasi, fasilitasi, dan pasca fasilitasi. Tahap pra fasilitasi dilaksanakan dengan beberapa proses, yaitu pengaduan nasabah, verifikasi administrasi, dan verifikasi lanjutan. Tahap fasilitasi dilakukan dengan tiga proses, yaitu perjanjian fasilitasi, proses fasilitasi, dan akta kesepakatan/ berita acara. Sedangkan tahap pasca fasilitasi terdiri dari dua proses, yaitu pelaksanaan akta kesepakatan dan pengawasan/ monitoring. Terdapat berbagai problematika dalam pelaksanaan fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah, sehingga fasilitas tersebut belum efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam memberikan perlindungan nasabah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan masih memiliki kelemahan, data pelaksanaan fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah di Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa fasilitas tersebut belum membudaya di masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa, fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah belum mencapai tujuannya karena pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Kata Kunci: fasilitas penyelesaian pengaduan, alternatif penyelesaian sengketa, Otoritas Jasa Keuanga