KINERJA UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN (UPTPK) DALAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN SRAGEN

Dewi Wardani, NIM. D0111027. KINERJA UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SRAGEN. Skripsi (S-1), Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dalam perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sragen. Mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan bagaimana mengatasi hambatan untuk meningkatan kinerja Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dalam perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan data triangulation dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif (model saling terjalin). Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja UPTPK Kabupaten Sragen dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja organisasi UPTPK Kabupaten Sragen sudah optimal. Hal tersebut nampak dari Produktivitas kinerja UPTPK Kabupaten Sragen dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dikatakan sudah berhasil. Hal ini terlihat dari adanya target-target yang telah ditetapkan oleh kinerja UPTPK Kabupaten Sragen yang sudah dapat tercapai secara maksimal, yaitu dari jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 61.729 unit sudah dilakukan perbaikan sebanyak 60.716 unit atau mencapai 98,36%. Responsivitas UPTPK Kabupaten Sragen dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya tempat untuk menyampaikan keluhannya masyarakat yang dapat disampaikan langsung ke kantor atau melalui telepon. Kualitas pelayanan UPTPK Kabupaten Sragen dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan prosedur pelayanan yang sederhana serta proses pelayanan yang cepat. Akuntabilitas UPTPK Kabupaten Sragen dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dikatakan cukup baik. Hal ini diindikasikan adanya orientasi pelayanan yang tidak hanya berdasarkan pada juklak saja tetapi juga mengarah kepada kepuasan masyarakat sebagai penerima program. Karena pola pelayanan yang akuntabel adalah pola pelayanan yang mengarah pada kepuasan penerima program. Dalam melaksanakan tugasnya, hambatan yang dialami oleh UPT-PK terbagi dalam tiga hal, yaitu sarana dan prasarana, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal sarana dan prasarana masih terbatas. Dalam hal anggaran, terkait dengan pengelolaan anggaran yang sejauh ini tidak bisa dilakukan secara otonom karena status kelembagaannya yang tingkatnya masih unit. Dalam sumber daya manusia terkait dengan masih sedikitnya jumlah petugas yang ada dalam hal melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen, sehingga sejauh ini UPT-PK hanya melayani masyarakat miskin yang mengajukan saja