PERJANJIAN KEAGENAN LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 KILOGRAM SEBAGAI BARANG BERSUBSIDI DI WILAYAH REGION IV SEMARANG (Studi di PT. Tritra Perkasa Boyolali)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian keagenan LPG 3 Kilogram sebagai barang bersubsidi di Wilayah Region IV Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta problematika dalam pelaksanaan perjanjian keagenan antara PT. Tritra Perkasa dengan Pertamina Region IV Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktek. Pada penelitian sosiologis atau empiris dengan data primer berasal dari PT. Tritra Perkasa Boyolali. Adapun sifatnya penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum antar para pihak dalam perjanjian merupakan hubungan antara pihak prinsipal selaku pemegang produk tertentu dalam hal ini adalah LPG 3 Kilogram dengan PT. Tritra Perkasa selaku pemasaran tertuang dalam Perjanjian Nomor SPJ-258/F14400/2014-S3 merupakan perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan merupakan bentuk perjanjian baku (standart) dan terdapat posisi dominan salah satu pihak, dimana perjanjian tersebut sudah ditentukan bentuk, isi maupun hak dan kewajiban para pihak oleh PT. Pertamina (persero), sedangkan PT. Tritra Perkasa berposisi sebagai pihak yang kurang seimbang posisinya dalam perjanjian baku (standart) tersebut. Problematika yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Pertamina Persero dengan PT. Tritra terdapat dua hal yaitu pertama adanya cara pandang masyarakat yang berbeda terkait dengan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram berupa perubahan kebiasaan menggunakan minyak tanah yang telah berpuluh tahun lamanya, Ketakutan masyarakat atas ledakan LPG, dan cara penggunaan yang masih dirasa sulit oleh masyarakat pedesaan. Dan kedua yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian keagenan antar pihak prinsipal dengan agen yaitu adanya pelanggaran wilayah pemasaran dilakukan antar sesama agen, perbedaan harga antar agen pemasaran yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Terendah) sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, terjadinya pelanggaran wilayah pemasaran yang dilakukan oleh agen, kurangnya jumlah pasokan barang (jumlah barang yang kurang), beredarnya tabung palsu, serta tidak adanya kualifikasi yang jelas dan tegas terkait pengguna tabung LPG 3 kg. Kata kunci : Pelaksanaan perjanjian, keagenan, barang bersubsid