ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN ALASAN JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alsasan Judex Factie Tidak Menerapkan hukum dalam perkara pencucian uang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan apakah argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum dalam perkara pencucian uang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi. Sedangkan sifat penelitan hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Untuk pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik studi pustaka. Untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Berdasarkan penelitan yang penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa terkait dengan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie Tidak Menerapkan Hukum dalam perkara pencucian uang adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam perkara ini Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan bahwa perkara pencucian uang ini bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata atas dasar adanya perjanjian tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sedangkan terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum dalam perkara pencucian uang juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP. Kata Kunci: Argementasi Hukum Hakim, Permohonan Kasasi Penuntut Umum, Judex Factie Tidak Menerapkan Hukum, Pencucian Uang