KOLABORASI ANTAR PELAKSANA PEDA PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO MODERN DI KOTA SURAKARTA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi antar pelaksana yang terjadi pada penataan dan pembinaan toko modern di Kota Surakarta; mengetahui peran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait pada penataan dan pembinaan toko modern di Kota Surakarta selaku pelaksana; mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses kolaborasi antar pelaksana pada penataan dan pembinaan toko modern di Kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni menggambarkan bagaimana proses kolaborasi antar pelaksana pada penataan dan pembinaan toko modern di Kota Surakarta, dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi,wawancara terhadap sumber data utama dan dokumentasi sumber data.Validitas data dengan triangulasi.Analisis data dilakukan sejak awal proses penelitian menggunakan langkah-langkah data reduksi, data display dan verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kolaborasi sebagai suatu proses dilakukan dengan memenuhi syarat- syarat kolaborasi yang meliputi pemahaman yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi, saling percaya dan itikad baik, pemahaman terhadap batasan kewenangan, cara menciptakan peraturan dan mekanisme mengatasi konflik, hanya saja koordinasi internal dan eksternal kurang maksimal. Peran Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana pada penataan dan pembinaan toko modern di Kota Surakarta sudah sesuai dengan mekanisme penataan dan pembinaan toko modern di Kota Surakarta yang diatur dalam dasar penataan dan pembinaan toko modern di Kota Surakarta, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 17- A Tahun 2012. Faktor yang menghambat proses kolaborasi terjadi pada faktor budaya yaitu ketergantungan terhadap prosedur dan faktor keterbatasan sumber daya manusia sehingga berakibat waktu pengurusan perizinan sebagai bentuk penataan dan pembinaan toko modern menjadi terlalu lama, Guna meningkatkan kolaborasi antar pelaksana diusulkan untuk meningkatkan komunikasi internal dinas melalui rapat-rapat koordinasi secara periodik maupun pemanfaatan kegiatan rutin dinas sebagai forum berbagi informasi kegiatan masingmasing bidang. Selain itu perlu melakukan kajian terhadap regulasi penataan dan pembinaan toko modern untuk mengakomodir hal-hal yang sebelumnya belum tercakup dalam regulasi, antara lain pengaturan jarak antar toko modern serta penegasan peran instansi yang bertanggungjawab terhadap pembinaan toko modern. Keywords : Kolaborasi, Stakeholders, Toko Moder