DAMPAK PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Salatiga, dampak perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil bagi Pemerintah Kota Salatiga, dan mengetahui Kebijakan dan Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan data sekunder berupa peraturan perudangan, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.28-6/99 tanggal 11 Maret 2014, Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014. Perpanjangan Batas usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil memiliki dampak administratif yaitu ketidakpastian administrasi kepegawaian, dampak kelembagaan yaitu tugas pokoknya berjalan normal karena pejabatnya berpengalaman dan memperlambat kaderisasi pimpinan secara internal, dan dampak psikologis yaitu dapat memperkecil semangat pegawai . Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga adalah sosialisasi, penyelesaian berkas yang tetap pensiun, pencabutan keputusan pensiun yang telah diterbitkan bagi pegawai yang tetap melanjutkan kerja, dan pembatalan pensiun. Implikasi dari penelitian ini adalah Seharusnya ada semacam mekanisme baku antara lain semacam Standar Operasional Prosedur (SOP), Petunjuk Teknis (Juknis) ataupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang secara konsisten ditaati oleh semua pemangku kepentingan. Di Samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan semacam kajian awal yang bersifat holistik dan komprehensif sebelum merumuskan dan mengabsahkan sebuah produk kebijakan. Kata Kunci : Perpanjangan, Batas Usia Pensiun, Aparatur Sipil Negar