TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DALAM UPAYA PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PENETAPAN NOMOR : 111/ PDT.P/ 2007/ PN.SKA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor : 111/ Pdt.P/ 2007/ PN.Ska. Di samping itu juga untuk mengetahui akibat hukum adanya penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach)dan pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduksi siogisme yaitu untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor : 111/ Pdt.P/ 2007/ PN.Ska)adalah pertimbangan tentang tidak diaturnya larangan perkawinan karena perbedaan agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga masih berlaku peraturan perkawinan campuran (GHR) dan pertimbangan hukum hakim tentang hak kebebasan memeluk keyakinan. Akibat hukum adanya penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tersebut tidak menentukan sahnya perkawinan. Akan tetapi hanya merupakan solusi bagi perkawinan yang kedua calon mempelainya tetap mempertahankan keyakinan agama masingmasing. Kata Kunci: perkawinan beda agama, penetapan pengadilan negeri, pertimbangan hakim, keabsaha