PENGARUH PEREDARAN HASIL TEMBAKAU ILEGAL TERHADAP POTENSI PENERIMAAN NEGARA DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN B SURAKARTA ALFITA AJI PURWANINGRUM NIM F3412007 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh peredaran hasil tembakau ilegal terhadap potensi penerimaan negara khususnya di KPPB Tipe Madya Pabean B Surakar. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya rook ilegal dipengaruhi oleh motif mencari keuntungan dengan melanggar hukum serta semakin naiknya tarif cukai. Kesimpulan dari penelitian ini, adanya rokok ilegal berpengaruh pada penerimaan negara terhadap penerimaan cukai dan kesehatan masyarakat serta kerugian atas adanya peredaran rokok illegal dalam tiga tahun terakhir ini meningkat. Berdas...
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis mengenai Kewenangan Jaksa Pengacara Negara ...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan, perhitungan dan pembayaran...
Akibat hukum pembatalan hibah bagi PT menghapuskan hak PT sebagai pemberi hibah untuk menerima kemba...
ABSTRAK DAMPAK PENGEMBALIAN PITA CUKAI TERHADAP PENERIMAAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA ...
Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan kepada hukum artinya bahwa Negara dalam melaksan...
Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota dan perolehan SHU serta mengetahu...
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang adalah salah...
Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota dan perolehan SHU serta mengetahu...
Judul ini beranjak dari pandangan terhadap Hukum Tata Negara dalam arti yang luas, yaitu Hukum Tata ...
Bahwa pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diatur dalam perat...
Kewenangan pemberian hak atas tanah pada masa berlakunya UUP A diatur dalam PMDN 6/72 tentang Pelimp...
Skripsi ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sumber kewenangan Ka...
Penelitian ini dilakukan di KPPBC TMP B Surakarta dengan mengutamakan penelitian terhadap piutang c...
Cukai merupakan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempuya...
Penelitian ini membahas tentang Penelitian pembebasan hak atas tanah di wilayah eks Karesidenan Sura...
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis mengenai Kewenangan Jaksa Pengacara Negara ...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan, perhitungan dan pembayaran...
Akibat hukum pembatalan hibah bagi PT menghapuskan hak PT sebagai pemberi hibah untuk menerima kemba...
ABSTRAK DAMPAK PENGEMBALIAN PITA CUKAI TERHADAP PENERIMAAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA ...
Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan kepada hukum artinya bahwa Negara dalam melaksan...
Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota dan perolehan SHU serta mengetahu...
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang adalah salah...
Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota dan perolehan SHU serta mengetahu...
Judul ini beranjak dari pandangan terhadap Hukum Tata Negara dalam arti yang luas, yaitu Hukum Tata ...
Bahwa pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diatur dalam perat...
Kewenangan pemberian hak atas tanah pada masa berlakunya UUP A diatur dalam PMDN 6/72 tentang Pelimp...
Skripsi ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sumber kewenangan Ka...
Penelitian ini dilakukan di KPPBC TMP B Surakarta dengan mengutamakan penelitian terhadap piutang c...
Cukai merupakan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempuya...
Penelitian ini membahas tentang Penelitian pembebasan hak atas tanah di wilayah eks Karesidenan Sura...
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis mengenai Kewenangan Jaksa Pengacara Negara ...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan, perhitungan dan pembayaran...
Akibat hukum pembatalan hibah bagi PT menghapuskan hak PT sebagai pemberi hibah untuk menerima kemba...