Abstrak Yuyun Mintaraningrum, S.351208050, 2014. PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERTANAHAN ( Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo). Tesis : Program Magister Kenotariaatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yaitu untuk menciptakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, berupa Sertifikat Tanah. Dalam penerbitan sertifikat terdapat cacat hukum administrasi salah satunya adalah terjadi sertifikat ganda atas suatu bidang tanah sehingga membawa ketidakpastian hukum kepada pemegang haknya sehingga dapat dibatalkan dalam penerbitannya. Penulis in...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berusaha meminimalkan k...
ABSTRAK Regulasi penguasaan tanah negara mengandung tiga masalah pokok, pertama: terjadinya sektor...
Alat bukti yang kuat menurut Hukum Tanah Nasional adalah sertipikat hak atas tanah, sertipikat hak ...
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pen...
Pidana tambahan pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas militer bagi seorang p...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
ABSTRAK HARIADI, S311308005, 2015, “PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGK...
Peneliti mendapat informasi bahwa izin perencanaan pembangunan fisik SPBU belum diperoleh. Sebagai ...
Dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hendaknya memegang kuat asas...
Dalam menjalankan suatu bisnis tentunya perusahaan mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan penju...
Dasar pemikiran Penulis memilih judul ini berdasarkan fakta yang ditemukan banyak sekali ditemukann...
Sengketa pertanahan terjadi karena adanya klaim yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak dengan ad...
Praktik demokrasi di Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU), dimana dar...
Penelitian ini akan membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor ...
Pengertian pengosongan rumah adalah suatu usaha/upaya paksa yang dilakukan oleh pemilik rumah yang s...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berusaha meminimalkan k...
ABSTRAK Regulasi penguasaan tanah negara mengandung tiga masalah pokok, pertama: terjadinya sektor...
Alat bukti yang kuat menurut Hukum Tanah Nasional adalah sertipikat hak atas tanah, sertipikat hak ...
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pen...
Pidana tambahan pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas militer bagi seorang p...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
ABSTRAK HARIADI, S311308005, 2015, “PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGK...
Peneliti mendapat informasi bahwa izin perencanaan pembangunan fisik SPBU belum diperoleh. Sebagai ...
Dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hendaknya memegang kuat asas...
Dalam menjalankan suatu bisnis tentunya perusahaan mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan penju...
Dasar pemikiran Penulis memilih judul ini berdasarkan fakta yang ditemukan banyak sekali ditemukann...
Sengketa pertanahan terjadi karena adanya klaim yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak dengan ad...
Praktik demokrasi di Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU), dimana dar...
Penelitian ini akan membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor ...
Pengertian pengosongan rumah adalah suatu usaha/upaya paksa yang dilakukan oleh pemilik rumah yang s...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berusaha meminimalkan k...
ABSTRAK Regulasi penguasaan tanah negara mengandung tiga masalah pokok, pertama: terjadinya sektor...
Alat bukti yang kuat menurut Hukum Tanah Nasional adalah sertipikat hak atas tanah, sertipikat hak ...