KARAKTERISTIK INSPEKTORAT DAERAH DAN KETEPATWAKTUAN PENETAPAN APBD PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA KARAKTERISTIK INSPEKTORAT DAERAH DAN KETEPATWAKTUAN PENETAPAN APBD PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

ABSTRAK KARAKTERISTIK INSPEKTORAT DAERAH DAN KETEPATWAKTUAN PENETAPAN APBD PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Yuriah Yuliastuti S431208025 Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik inspektorat daerah terhadap kinerja inspektorat daerah yang dalam hal ini dinyatakan dengan ketepatwaktuan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2013. Pengukuran ketepatwaktuan penetapan APBD berdasarkan tanggal penetapan APBD kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013 yang diperoleh dari kementerian dalam negeri Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kementerian dalam negeri Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013 dengan sampel dipilih dan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 152 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi baik cetak maupun online dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat uji data regresi linier. Hasil penelitian berdasarkan olah data SPSS dengan regresi linier menunjukkan bahwa size inpektorat daerah berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan penetapan APBD. Hal ini berarti bahwa jumlah auditor inspektorat daerah yang besar mengindikasikan bahwa semakin banyak keahlian dan pemahaman mengenai proses reviu APBD sehingga penyelesaiannya tepat waktu. Sementara itu, status dan kapabilitas inspektorat daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penetapan APBD. Inspektorat daerah yang memiliki auditor ahli belum tentu mempunyai lebih banyak pengalaman, level kapabilitas tidak dapat menentukan kemampuan inspektorat daerah dalam proses penyusunan APBD, sehingga dalam menyusun APBD ada kecenderungan terjadi keterlambatan. Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Karakteristik inspektorat daerah dan ketepatwaktuan penetapan APBD