PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

ABSTRAK Sri Utami. NIM. S351302013. 2015. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana menurut UUJN serta hambatan dalam pelaksanaannya dan cara mengatasinya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian adalah Kantor Notaris eks-Karisidenan Surakarta dan Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa (1) bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana menurut UUJN adalah: a) ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar Notaris; b) Melekatkan sidik jari di minuta akta; c) Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris; d) Perlindungan terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia; dan e) Pengawasan terhadap praktik profesi Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. (2) Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana menurut UUJN adalah: belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan, belum terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), peran INI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan di daerah tertentu masih kurang, MoU antara Polri dan INI tidak dilaksanakan oleh polisi di daerah, karena janji Kapolri untuk mensosialisasikan MoU tersebut ke daerah tidak dilaksanakan, dan aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim seringkali tidak memahami tentang hukum kenotariatan. Adapun cara mengatasi hambatan tersebut adalah pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana UUJN supaya tidak menimbulkan multitafsir, baik di kalangan Notaris sendiri maupun klien Notaris kemudian memberikan pendampingan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana sepanjang MKN belum terbentuk dan meningkatkan peran INI, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sehingga dengan terbentuknya MKN diharapkan dapat memiliki kekuatan dalam menghentikan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik apabila melalui rekomendasi MKN bahwa pembuatan akta notaris sudah sesuai dengan teknik pembuatan akta dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Peradilan Pidan