IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA KETRO KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN

ABSTRAK.Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi kebijakan kepala desa dalam mengelola tanah bengkok di Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru yang berlaku dengan disertai adanya berbagai hambatan-hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Ketro. Pengelolaan tanah bengkok di Desa Ketro masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dimana Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa tersebut masih menggunakan tanah bengkok sebagai pendapatan yang sah untuk gaji Kepala Desa . Hambatan-hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Ketro adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kata kunci: Kebijakan, tanah bengkok, Kepala Desa