ALASAN KASASI JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DAN KEBERATAN ATAS KETERANGAN ANGGOTA BRIMOB DALAM REKAYASA KASUS NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung NO.904K/Pid.Sus/2013)

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 12/Pid.Sus/2013/PTR dan mengenai dasar pertimbangan serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Terdakwa dalam putusan Nomor 904K/Pid.Sus/2013. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (case-approach) dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme, berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian hukum ini menyatakan bahwa alasan kasasi Terdakwa sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan keterangan saksi yang tidak saling bersesuaian, serta keterangan saksi Salma Nasution yang melihat sendiri polisi melakukan penyiksaan kepada terdakwa untuk mendapatkan keterangan dari terdakwa. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keberatan atas keterangan anggota Brimob dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor12/PID.SUS/2013/ PTR yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 688/Pid.Sus/2012/PN.PBR. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa keterangan saksi tidak dapat dipertanggungjawabkan keobjektifannya, terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hubungan dengan kegiatan penjualan narkotika dan bukan merupakan pemakai narkotika, maka dari itu Mahkamah Agung memutuskan bebas terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum sesuai Pasal 191 jo Pasal 256 KUHAP. Kata Kunci : Kasasi, Rekayasa Kasus, Tindak Pidana Narkotik