KEBATALAN AKTA KUASA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2086K/PDT/2014)

ABSTRAK RIZHA PUTRI RIADHINI. S.351208037. 2015. KEBATALAN AKTA KUASA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2086K/PDT/2014). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim atas pencabutan kuasa secara sepihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mengkaji mengenai akibat hukum pencabutan kuasa secara sepihak terhadap perjanjian dalam Akta Nomor 3 tertanggal 3 Maret 2006 Penulisan tesis ini guna mencapai tujuan tersebut menggunakan metode penulisan normatif, bersifat diagnostik yang menggunakan metode pendekatan kasus dengan menggunakan jenis data sekunder dimana data sekunder diperoleh berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun tekhnik pengumpulan data melalui studi pustaka pengumpulan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lain serta cyber media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulisan tesis ini penulis menggunakan analisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus akta pencabutan kuasa secara sepihak oleh Pemberi Kuasa mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena sesuai dengan Pasal 1814 KUHPerdata. Alasan pemberi kuasa mencabut kuasanya dalam kasus ini karena penerima kuasa tidak dapat melaksanakan kuasa sebagaimana mestinya. Selain itu, hakim juga berlandaskan hukum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 namun hakim dalam hal ini menggunakan peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut tidak relevan. Atas pencabutan kuasa secara sepihak tersebut, maka tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap perjanjian dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 3 Maret 2006 karena perjanjian tersebut telah batal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1253 KUHPerdata dan Pasal 1263 KUHPerdata. Sehingga, hakim dalam memutus perkara tersebut telah mengedepankan unsur kepastian hukum dalam putusan tersebut dan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Perihal akta pencabutan kuasa secara sepihak dihadapan Notaris, tidak sepenuhnya hakim dalam menerapkan hukum atas kasus tersebut tepat karena hakim memutus perkara tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 yang tidak relevan dengan kasus karena kuasa yang telah dilakukan pencabutan kuasa secara sepihak oleh Pemberi Kuasa merupakan kuasa pengurusan bukan kuasa mutlak yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah. Sehingga, hakim dalam membuat pertimbangan hukum harus lebih cermat dan seksama. Masyarakat sebelum membuat perjanjian hendak lebih teliti mengenai objek perjanjian dan konsekuensi hukumnya. Kata Kunci: Kuasa, Perjanjian, Haki