KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN DI DESA PATIHAN KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait di Pengadilan Negeri di Surakarta)

ABSTRAK PRANCISCA ROMANA DWI HASTUTI. S.351208031. 2015. KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN DI DESA PATIHAN KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait di Pengadilan Negeri di Surakarta). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa jual beli hak atas tanah dibawah tangan sering dilakukan oleh masyarakat di desa patihan kecamatan sidoharjo kabupaten sragen, bagaimana keabsahan jual beli tanah yang baru sebatas dilakukan dibawah tangan dan upaya apa yang harus dilakukan agar masyarakat di desa patihan kecamatan sidoharjo kabupaten sragen melakukan jual beli hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah agar memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan bentuk penelitian evaluatif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dan Notaris di Sragen. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa perjanjian jual beli tanah dibawah tangan sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dikarenakan kurangnya pemahaman akan kekuatan akta dan sertifikat, biaya yang besar dan lamanya proses pengeluaran sertifikat, serta kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat. Kemudian keabsahan dari jual beli tanah di bawah tangan yang belum atau tidak dilaksanakan dihadapan PPAT tidak secara otomatis menjadi tidak sah menurut hukum. Sedangkan upaya yang dilakukan agar masyarakat di desa patihan kecamatan sidoharjo kabupaten sragen memperoleh kekuatan hukum tetap dalam melakukan jual beli hak atas tanah, yaitu harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37. Untuk tanah yang belum bersertifikat harus sesuai dengan buku tanah yang ada di kantor pertanahan, dan harus ada kepastian bahwa penjual harus benar-benar pemilik. Kata Kunci : Keabsahan, jual beli, hak atas tanah, dibawah tanga